ITERA NEWS. Institut Teknologi Sumatera (Itera) melaksanakan kuliah umum dan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Lampung. Kuliah umum tentang Penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara tersebut dihadiri ratusan mahasiswa Itera  di Aula Gedung Kuliah Umum 2 Itera, Kamis,  7 Maret 2024.

Rektor Itera, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha dalam sambutannya berharap peserta kuliah umum bisa mendapat pengetahuan dan dapat diimplementasikan di program studi masing-masing. Selain itu, mahasiswa juga mendapat pencerahan terkait pengetahuan hukum dan hak asasi manusia yang sangat vital dan mendasar.

Rektor juga berharap melalui kerja sama yang telah dibangun antara Itera dan Kejati Lampung, dapat mewujudkan pembangunan dan proses pendidikan di Itera yang mengikuti kaidah-kaidah aturan yang sesuai dengan aturan secara perundang-undangan.

Rektor menjelaskan Itera adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki kompetensi pengetahuan dan teknologi karena lebih mengutamakan Iptek. Pemerintah mencanangkan Itera karena disadari bahwa lulusan PTN atau PTS sangat dibutuhkan secara terminologinya di bidang Science, Technology, Engineering, Math (STEM).

“Kita harus memiliki rasio yang ideal di bidang STEM untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, SDM  unggul di bidang saintek harus berbekal integritas, kejujuran dan akhlak,” ujar Rektor.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Nanang Sigit Yulianto, S. H., M. H.,  dalam kesempatan tersebut menekankan komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda untuk masa depan yang lebih baik. Kajati juga menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus pada pencegahan dan penanganan kasus hukum.

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Nanang Sigit Yulianto, S. H., M. H.,  dalam kesempatan tersebut menekankan komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda untuk masa depan yang lebih baik.

Di samping itu, kerja sama antara kejaksaan dan institusi pendidikan seperti Itera diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan terhadap kasus hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Ditegaskan pula bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada kepastian dan keadilan yang merata bagi semua warga masyarakat.

Turut hadir dalam kuliah umum dan penandatanganan MoU antara Itera dan Kejati Lampung, Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Lampung, Yuni Daru Winarsih, S. H., M. Hum., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Dwi Indrayanti, S.H.,M.H.,  Kepala Seksi Pertimbangan Hukum, Dicky Zaharuddin, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata, Rika Yulisnawati, S.H., M.H., Kepala Seksi Tata Usaha Negara, Agus Sukandar, S.H., M.H., dan Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Vivi Eka Fatma, S. H., M. Kn.

Penegakan Hukum dan HAM

Sementara dalam sesi kuliah umum, Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Vivi Eka Fatma, S. H., M. Kn., menyampaikan materi tentang Penegakan Hukum dan HAM. Dengan dimoderatori dosen MKU Kewarganegaraan Itera, Anjar Nur Cholifah, M.Pd., Vivi menjelaskan penegakan hukum adalah kegiatan melaksanakan hukum menurut kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penegakan hukum mencakup kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

Lembaga-lembaga penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi ini. Tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan dan mempertahankan ketertiban sosial, melindungi hak-hak warga, serta memberikan keadilan.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penegakan hukum bahkan menjadi salah satu prinsip yang harus dilaksanakan bila suatu pemerintahan ingin dikategorikan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Vivi juga menyampaikan penegakan hukum merupakan salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun Internasional. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penegakan hukum bahkan menjadi salah satu prinsip yang harus dilaksanakan bila suatu pemerintahan ingin dikategorikan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Demikian pula dengan wacana hak asasi manusia (HAM) menjadi isu strategis lain yang menjadi ciri dari pemerintahan yang demokratis. Pengakuan akan HAM menunjukkan adanya penghargaan akan keberagaman identitas manusia, sehingga setiap warga masyarakat memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan.

Tim Liputan
Jurnalis : Febriyana Eliya (Teknik Biomedis) dan Muhammad Fasya Atthoriq (Teknik Informatika)
Fotografer : Sultan Fakhri (Teknik Geofisika)