ITERA NEWS. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) bersama Forum Studi Transportasi Perguruan Tinggi (FSTPT) mengadakan webinar mengkaji Kebijakan transportasi Provinsi Lampung di masa pandemi Covid-19, Selasa (20/10/2020). Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung Ir. Mulyadi Irsan, M.T., Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbago, S.E., M.M., dan Sekretaris Badan Pengawas Jalan Tol (BPJT) Dr. Triono Junoasmoro, S.T., M.T.

Rektor ITERA Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D., menyebut tema yang diangkat dalam webinar tersebut sangat penting dan sesuai kondisi yang tengah dihadapi yaitu pandemi Covid-19. “Sektor transportasi mengalami penurunan kegiatan karena pandemi, namun hal pentingnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah khususnya provinsi Lampung untuk tetap dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki karena Lampung mendapatkan banyak anugerah di bidang transportasi,”ujar Rektor dalam sambutan.

Beberapa anugerah tersebut seperti lokasi strategis yang berdekatan dengan ibukota, adanya jalan tol yang pertama dibangun dari Lampung hingga Aceh, hingga rencana dibangunnya trans sumatra railway. “Ini sebuah keberuntungan besar, jika tidak disikapi dengan baik akan menjadi masalah besar, apalagi jika nantinya koridor yang sangat besar ini hanya dilewati, tidak memberi manfaat untuk masyarakat,”ujar Rektor.

Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah, sehingga keberadaan jalan tol di Provinsi Lampung akan mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam seminar yang dimoderatori dosen Universitas Lampung Dr.Eng., Aleksander Purba, S.T, M.T., Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung Ir. Mulyadi Irsan menjabarkan secara detail data geo strategis provinsi Lampung, terutama dalam hal infrastruktur penunjang transportasi. Berdasarakan data, Lampung memiliki 1.300 jalan nasional, dan 1.700 jalan provinsi, dengan kondisi 74% mantap. Ia menargetkan kondisi jalan di Provinsi Lampung akan 100% mantap pada tahun 2024. Sedangkan beberapa masalah yang saat ini dihadapi, di tengah pandemi Covid-19 adalah penurunan anggaran untuk melakukan pembangunan hingga perawatan jalan.

“Akibat pandemi, sektor pendapatan daerah, terutama dari retribusi, pajak dan lainnya mengalami stagnan, sehingga Provinsi Lampung tidak dapat mengharapkan dari dukungan APBD, tetapi kami tetap berupaya mencari dukungan lain,”ujar Mulyadi.

“Akibat pandemi, sektor pendapatan daerah, terutama dari retribusi, pajak dan lainnya mengalami stagnan, sehingga Provinsi Lampung tidak dapat mengharapkan dari dukungan APBD, tetapi kami tetap berupaya mencari dukungan lain.”

Berbagai kolaborasi juga diupayakan, seperti melalui program pemerintah pusat, BUMN, hingga mengalang CSR dari perusahaan yang juga membutuhkan jaringan jalan yang baik. “Dengan kondisi budget constraints kami berupaya pembangunan jalan di provinsi Lampung berbasis pada analisis multi kriteria, mulai dari kebutuhan masyarakat, industri, pengembangan wilayah dan hal lain secara terskonsep,” ujar Mulyadi.

Pertumbuhan Baru

Sementara pemateri ke dua, Sekretaris Badan Pengawas Jalan Tol (BPJT) Dr. Triono Junoasmoro, S.T., M.T., Triono Junoasmoro lebih menekankan pemanfaatan jalan tol yang saat ini telah dibangun di Sumatera, termasuk Provinsi Lampung. Alumni University of Birmingham, Inggris ini berharap dengan adanya jalan tol dapat memunculkan koridor-koridor pertumbuhan baru di setiap daerah. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah mampu mengembangkan komiditas unggulan yang ada provinsi Lampung, melakukan hiliriasi komoditas, dan mengembangkan industri.

“Di Lampung sudah ada kawasan industri yang memang terintegrasi dengan jaringan toll, selain itu Lampung juga memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dengan lokasi yang dekat dengan ibu kota, ini sebuah potensi yang perlu dikembangkan,”ujar Triono

Di akhir, Kepala Dinas Perhubungan Lampung, Bambang Sumbago, S.E., M.M., memaparkan berbagai kebijakan pemerintah daerah Lampung di bidang transportasi dan perhubungan. Sebagai upaya mencegah Covid-19 Dishub Provinsi Lampung telah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijakan, hingga protokol kesehatan di semua moda trasportasi. “Provinsi Lampung melalui stakeholders perhubungan telah melaksanakan protokoler kesehatan di simpul-simpul transportasi mulai dari bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, hingga terminal, sebagai bentuk pencegahan Covid-19,” ujar Bambang.

Sejak awal mei 2020, juga telah dibentuk tim terpadu dan posko penyekatan di pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang dan Jalan Tol km 215. Tim terpadu tersebut melibatkan unsur Polda, TNI, Pol PP dan Dinas Perhubungan. Berbagai protokol kesehatan yang dipaparkan menurut Bambang, sampai saat ini masih dilaksanakan dengan ketat, dengan harapan bidang transportasi tetap dapat berjalan dan meminimalkan penularan Covid-19. [Humas]