ITERA NEWS – Tim Humas dan Keprotokolan Institut Teknologi Sumatera (Itera) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Humas dan Protokol Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang diselenggarakan di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, pada 2–4 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan humas dan protokol perguruan tinggi negeri dan swasta, serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dari seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Itera diwakili oleh Ketua Tim Sekretariat, Arsip, dan Humas, M. Ridho Magribi, bersama tim Humas dan Protokol, yakni Rudiyansyah, Vera Aglisa, dan Aprilia Tri Utami. Rakor tersebut membahas penguatan strategi komunikasi publik dalam mendukung visi “Kampus Berdampak”. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Kemen Diktisaintek dalam memperkuat peran kehumasan dan tata kelola keprotokolan di lingkungan pendidikan tinggi.

Melalui rakor ini, Kemen Diktisaintek mendorong sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan branding kebijakan Diktisaintek Berdampak, peningkatan kompetensi kehumasan dan keprotokolan, serta sosialisasi pelaksanaan Anugerah Diktisaintek, khususnya Anugerah Humas Diktisaintek (AHD) dan Anugerah Protokol Diktisaintek (APD).

Pelaksana Harian (Plh.) Rektor Universitas Indonesia, Ahmad Gamal S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D., dalam sambutannya menekankan bahwa lanskap komunikasi publik saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat sehingga membutuhkan penyesuaian yang adaptif. Ia menyampaikan bahwa peran kehumasan tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga reputasi, merawat kepercayaan publik, serta memastikan kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

“Keberhasilan komunikasi publik sangat ditentukan oleh kualitas kehumasan dan keprotokolan dalam membangun persepsi dan kepercayaan publik,” ujarnya.

“Humas adalah ujung tombak yang ‘menjual’ institusi. Sehebat apa pun sebuah perguruan tinggi, jika kehumasannya tidak adaptif dan komunikatif, maka akan berdampak pada persepsi publik.”

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemen Diktisaintek, Prof. Badri Munir Sukoco, menyoroti tantangan arus informasi yang semakin cepat dan kompleks. Ia menegaskan pentingnya membangun pemahaman yang selaras terkait kebijakan Diktisaintek Berdampak serta memperkuat peran kehumasan di lingkungan perguruan tinggi.

“Kehumasan memiliki peran strategis dalam memastikan pesan kebijakan tersampaikan secara utuh kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi yang berkelanjutan,” jelas  Prof. Badri.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., dalam arahannya menegaskan bahwa peran kehumasan dan keprotokolan merupakan etalase institusi yang menentukan citra dan eksistensi perguruan tinggi. “Humas adalah ujung tombak yang ‘menjual’ institusi. Sehebat apa pun sebuah perguruan tinggi, jika kehumasannya tidak adaptif dan komunikatif, maka akan berdampak pada persepsi publik,” ujar Prof. Fauzan.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam komunikasi publik. Menurutnya, kehumasan harus mampu menyampaikan informasi dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, inklusivitas, serta keterbukaan di tengah kemajuan teknologi.

Komunikasi Publik

Dalam rakor tersebut juga ditegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan bagian integral dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi perlu bergeser dari government-centered menjadi public-centered, yaitu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman publik secara aktif.

Kegiatan rakor diisi dengan berbagai materi dari para narasumber, antara lain Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Khairul Munadi, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi, Ahmad Najib Burhani, Plt. Inspektur Jenderal, Nur Syarifah, Plt. Kepala PPAPT, Sandro Mihradi, serta Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Andika Fajar.

Komunikasi publik bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan bagian integral dari kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi perlu bergeser dari government-centered menjadi public-centered

Selain itu, diselenggarakan pula diskusi panel yang menghadirkan praktisi kehumasan perguruan tinggi dan pakar komunikasi, di antaranya Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional Universitas Indonesia, Erwin Panigoro, Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung, N. Nurlaela Arief, serta Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran Institut Pertanian Bogor, Alfian Helmi.

Turut hadir sebagai narasumber lainnya Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Dian Agustine Nuriman, Direktur PT Kurasi Media Nusantara, Karina Mancanagara, Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI), Erlin Suastini,  serta Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, K. Akbar MK.

Pada akhir kegiatan, dilaksanakan sosialisasi Anugerah Humas Diktisaintek (AHD) dan Anugerah Protokol Diktisaintek (APD) oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Kemen Diktisaintek, Doddy Zulkifli Indra Atmaja, S.I.Kom., M.Si.

Penulis : Rudiyansyah