ITERA NEWS. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung menggelar Focus Group Discussion Kapasitas Risiko Bencana di Provinsi Lampung 2019-2024 di Aula Gedung Kuliah Umum (GKU) ITERA, Selasa (9/7/2019). Kegiatan yang diikuti perwakilan seluruh BPBD dan Bappeda kabupaten/kota di Lampung tersebut menghadirkan pembicara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta para akademisi ITERA.

Rektor ITERA Prof. Ir. Ofyar Z Tamin, M.Sc., Ph.D., dalam sambutannya menyebut upaya pencegahan dan pengurangan dampak sebuah bencana atau mitigasi penting dilakukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan saat bencana terjadi. Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis melibatkan seluruh stakeholder. Selain itu, upaya perbaikan atau penanganan pasca bencana terjadi juga perlu direncanakan, agar kondisi masyarakat yang terdampak bencana dapat pulih seperti kondisi semula.

“Lewat focus group discussion inilah perlu dibahas bagaimana standar oprasional prosedur penanganan sebuah bencana. Bagaimana langkah perbaikan yang harus dilakukan, dan upaya memberikan peringatan dini di daerah-daerah yang rawan bencana. Seluruh stakeholder dan akademisi harus saling membantu dalam melakukan setiap kajian,” ujar Rektor.

Rektor menyebut, ITERA sangat mendukung upaya dilakukannya dalam mengkaji kapasitas penanganan risiko bencana di provinsi Lampung. Apa lagi di ITERA saat ini telah ada program studi-program studi yang sangat sejalan untuk melakukan upaya tersebut, seperti program studi perencanaan wilayah dan kota yang dapat melakukan perencanaan sebuah daerah dan meminimalisasi dampak sebuah bencana lewat tata kota, Prodi Sains Lingkungan Kelautan untuk wilayah pesisir, hingga kajian secara keilmuan geologi dan lainnya.

“ITERA sangat mendukung upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi Lampung, apalagi Lampung juga selain dianugrahi kekayaan alam juga berada di wilayah rawan bencana seperti gempa bumi hingga dampak dari adanya Gunung Anak Krakatau. Sehingga perlu dilakukan kajian-kajian mendalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujar Rektor.

Sementara, Gubernur Lampung yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir. Taufik Hidayat, M.M., MEP. menyampaikan Provinsi Lampung memiliki topografi yang sangat beragam. Hal itu membuat potensi bencana yang terjadi juga lebih beragam, mulai dari bahaya tsunami di sepanjang pesisir pantai barat hingga selatan Lampung, cuaca ekstrim di hampir seluruh wilayah, gempa bumi dan keberadaan Gunung Anak Krakatau sebagai gunung berapi teraktif di dunia yang berada di antara provinsi Lampung dan Banten yang dapat mengancam sewaktu-waktu.

“Perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana, sebab pola kebiasaan dalam penanganan bencana terbukti dapat meminimalisir dampak sebuah bencana yang dapat mengganggu pembangunan suatu wilayah. Perlu upaya mensinergikan berbagai stakeholder apalagi saat ini Lampung sedang giat-giatnya membangun,” ujar Asisten II Provinsi Lampung.

Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Moh. Robi Amri dalam pengarahannya menyampaikan, kajian risiko bencana yang dilakukan di Provinsi Lampung lewat FGD tersebut akan menjadi bahan yang disinergikan dengan kajian serupa dari seluruh provinsi di Indonesia. Robi juga menjabarkan tiga pendekatan utama yang harus dibahas untuk mengukur risiko bencana di suatu wilayah meliputi bahaya, kerentanan dan kapasitas. Sementara sebagai acuan indikator kajian risiko bencana diminta menyesuaikan dengan indeks ketahanan daerah yang terdiri dari 71 indikator ketahanan daerah hingga kab/kota di Indonesia terhadap suatu bencana. [Humas]