ITERA NEWS. Dalam upaya meningkatkan akurasi pemetaan dan pengelolaan tata ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sembilan universitas terkemuka di Indonesia, termasuk Institut Teknologi Sumatera (Itera) di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Selain Itera, kerja sama ini melibatkan Universitas Lampung, Universitas Diponegoro, Universitas Winaya Mukti, Universitas Pakuan, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Nasional, Institut Teknologi Nasional Malang, dan Institut Teknologi Padang.

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan inovasi teknologi terkini dalam pemetaan, khususnya penggunaan foto udara dengan unmanned aerial vehicles (UAV) yang menawarkan tingkat detail yang lebih tinggi. Selain itu, Kementerian ATR/BPN berencana untuk mengintegrasikan artificial intelligence dalam Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024, menggunakan peta foto sebagai dasar untuk mempercepat proses pemetaan di seluruh Indonesia.

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan inovasi teknologi terkini dalam pemetaan, khususnya penggunaan foto udara dengan unmanned aerial vehicles (UAV) yang menawarkan tingkat detail yang lebih tinggi.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windana, menekankan pentingnya kolaborasi inovasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan akademisi.

“Kami akan melakukan hibah alat drone kepada sembilan universitas ini dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pemetaan di daerah,” ujar Suyus Windana. Ia juga berharap bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam web peta dasar, mempercepat proses pemetaan di Indonesia.

Mewakili sembilan universitas, Rektor Institut Teknologi Sumatera, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, menyatakan kesiapan akademisi dalam mendukung program ini. “Kami para akademisi siap menyambut bantuan dari Kementerian ATR/BPN dengan memberikan kontribusi sumber daya manusia yang siap dalam menyelesaikan masalah pemetaan dan pengelolaan batas wilayah, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Prof. Nyoman.

Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat membuka jalan bagi inovasi dan penelitian dalam pemetaan dan pengelolaan tata ruang di Indonesia, sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah dan institusi pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang di masa depan.  (Humas/M Rizki Hakim)