ITERA NEWS – Ketangguhan wilayah menghadapi bencana tidak cukup mengandalkan infrastruktur dan sistem peringatan dini, tetapi juga membutuhkan perencanaan berbasis risiko, data, dan kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) sekaligus Kepala Pusat Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami (PMBGT) Institut Teknologi Sumatera (Itera), Prof. Ir. Harkunti Pertiwi Rahayu, Ph.D., dalam Seminar dan Diskusi Terpumpun Kebencanaan 2026 yang digelar di Aula Gedung Kuliah Umum 2 Itera, Selasa, 27 Oktober 2026.
Seminar bertajuk Early Action: Membangun Ketangguhan Provinsi Lampung terhadap Ancaman Bencana Ekstrem tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Itera melalui PMBGT. Kegiatan ini melibatkan Anggota DPD RI asal Lampung, Dr. Ir. KH. Abdul Hakim, MM, perwakilan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, akademisi, dan mahasiswa untuk membahas penguatan kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana di Lampung.
Dekan Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (FTIK) Itera, Roy Candra P Sigalingging, S.T., M.Sc., Ph.D., yang mewakili Rektor, menyampaikan bahwa perguruan tinggi perlu mengambil peran aktif dalam merespons perkembangan ancaman bencana. Menurutnya, Itera dapat menjadi ruang kolaborasi dan diskusi lintas sektor, sejalan dengan konsep pentahelix yang disampaikan Prof. Harkunti.
Dekan FTIK Itera juga mengajak mahasiswa mengikuti diskusi dan menerapkan pengetahuan kebencanaan di lingkungan masing-masing, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. “Kita sudah sangat rawan dengan bencana, jadi kita harus siap,” ujar Roy Candra.
Infrastruktur merupakan tulang punggung ketangguhan wilayah, terutama untuk mendukung konektivitas dan efektivitas sistem peringatan dini. Tanpa konektivitas yang memadai, kemampuan wilayah dalam menghadapi dan merespons bencana akan berkurang.
Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung, Abraham Abkaman, S.STP., M.H., menjelaskan bahwa penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko melalui kolaborasi pentahelix dan hexahelix, penguatan literasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Ia menyebutkan, berdasarkan dokumen perencanaan terbaru BNPB yang dipaparkannya, kategori ancaman bencana bertambah dari delapan menjadi 14, yang mencakup bencana alam, nonalam, dan sosial.
Saat ini, BPBD Lampung menjalankan penguatan literasi kebencanaan melalui tiga program, yakni Desa Tangguh Bencana (Destana), Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana), dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana). Dari sisi risiko, Abraham memaparkan bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) Lampung turun dari 135,66 pada 2023 menjadi 129,97 pada 2025. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penurunan lebih lanjut pada 2026, disertai peningkatan indeks ketahanan daerah.
Infrastruktur dan Data Jadi Kunci
Dalam pemaparannya, Prof. Harkunti membagikan pengalaman penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Tapanuli Selatan. Ia menekankan bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung ketangguhan wilayah, terutama untuk mendukung konektivitas dan efektivitas sistem peringatan dini. Tanpa konektivitas yang memadai, kemampuan wilayah dalam menghadapi dan merespons bencana akan berkurang.
Prof. Harkunti juga menyoroti pentingnya perencanaan berbasis data dan berorientasi pada kemanusiaan, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana. Sebelum bencana, perencanaan perlu menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based). Adapun setelah bencana, pendekatan berbasis dampak dan kerusakan (consequence/damage-based) diperlukan untuk menilai perubahan tingkat kerentanan dan kapasitas daerah. “Kalau hanya mengandalkan risk-based, performa daerah itu jelas berbeda,” kata Prof. Harkunti.
Menurutnya, kedua pendekatan tersebut perlu digunakan secara beriringan untuk mendukung pembangunan kembali yang lebih baik dan berkelanjutan (build back better and sustainable). Ia juga mengingatkan agar ancaman bencana berfrekuensi rendah, tetapi berdampak tinggi, tetap menjadi bagian dari perencanaan mitigasi.
Prof. Harkunti mengatakan, dalam setahun terakhir Indonesia menghadapi berbagai bencana hidrometeorologi dan klimatologi, mulai dari banjir, banjir bandang, gerakan tanah, hingga cuaca ekstrem. Berdasarkan kunjungannya ke Solok, Sumatera Barat, ia menilai rehabilitasi dan rekonstruksi pascasiklon Senyar masih jauh dari tuntas. Progresnya diperkirakan baru sekitar 10 persen, meskipun proses pemulihan telah berlangsung hampir setahun. Ia menyebutkan, kebutuhan pendanaan dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai sekitar Rp100 triliun. Sekitar 70 persen pelaksanaannya melibatkan 22 kementerian dan lembaga. Koordinasi lintas lembaga serta ego sektoral menjadi tantangan dalam mempercepat pemulihan.
Prof. Harkunti berharap tantangan serupa dapat diantisipasi di Lampung. Menurutnya, orientasi pada kemanusiaan perlu menjadi landasan kerja bersama agar kepentingan sektoral tidak menghambat koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
Tim Liputan
Reporter: Annisa Nurazizah Khairani (Teknik Industri)
Fotografer: M. Jason Triadikara (Pariwisata) & Satyo Pratama S (Teknik Kimia)
