ITERA NEWS – Dosen sekaligus peneliti Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera (Itera), Hafiz Budi Firmansyah, S.Kom., M.Sc., Ph.D., kembali terlibat dalam program strategis yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ia diundang sebagai narasumber pada webinar bertajuk “Membangun Kebiasaan dan Etika di Ruang Digital” yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 28 November 2025.
Kegiatan bauran tersebut diikuti lebih dari 1.000 peserta dari 38 KPU Provinsi dan 514 KPU Kabupaten/Kota, mulai dari komisioner, sekretariat, hingga tim data dan informasi. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi menegaskan besarnya kebutuhan peningkatan kapasitas etika dan keamanan digital bagi penyelenggara pemilu.
Dalam pemaparannya, Hafiz menekankan bahwa ruang digital bukan hanya memperkuat suara, tetapi juga memperbesar konsekuensi setiap tindakan. Seluruh sumber daya manusia (SDM) KPU, menurutnya, terikat pada regulasi seperti UU ITE, UU PDP, UU KIP, dan UU Pemilu, serta diawasi etik oleh DKPP, sehingga pengelolaan jejak digital menjadi tanggung jawab penting bagi setiap aparatur.
Kegiatan bauran tersebut diikuti lebih dari 1.000 peserta dari 38 KPU Provinsi dan 514 KPU Kabupaten/Kota, mulai dari komisioner, sekretariat, hingga tim data dan informasi.
Untuk memperkuat budaya digital yang sehat, Hafiz memperkenalkan konsep 4D digital habits: digital hygiene, digital footprint, digital professionalism, dan digital mindfulness. Keempat prinsip ini dinilai menjadi fondasi SDM KPU dalam menjaga keamanan akun, membangun citra profesional, serta bersikap bijak dalam penggunaan perangkat dan media sosial.
Pada aspek keamanan siber, Hafiz mengulas kembali prinsip Confidentiality, Integrity, Availability (CIA), serta menambahkan aspek authentication dan non-repudiation dengan contoh penerapan pada sistem Sidalih, seperti pengaturan hak akses, pencatatan log, hingga pentingnya autentikasi berlapis (MFA/OTP) bagi admin sistem.
Menutup sesi, Hafiz mendorong seluruh peserta untuk menjadikan etika digital sebagai kebiasaan, bukan sekadar pengetahuan. Dengan mengedepankan nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam aktivitas digital, ia berharap SDM KPU dapat menjadi teladan bagi publik dan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. (Rilis/Humas)
